“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?
Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas internal dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.[28]
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
menetapkan jenis dokumen, information, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024, kini menjadi satu-satunya partai yang belum mempublikasikan sikap mereka terhadap pemerintahan Prabowo.
Melihat sengitnya persaingan, Ridwan Kamil masih optimistis menang kontestasi Pilkada Jakarta hanya satu putaran. Syaratnya, kata dia, jumlah kategori pemilih yang belum menentukan sikap dibagi rata ke tiga paslon.
Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN merupakan upaya penting untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan manfaat bagi negara.
Sedangkan Anggota II membawahi click here bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Bila melihat dua survei lembaga ini, palagan tiga kandidat ini sulit diprediksi apakah berlanjut ke babak kedua atau justru akan hanya sekali putaran.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara, seperti yang dijelaskan dalam artikel Tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara , mencakup pemeriksaan atas penggunaan anggaran negara dan efektivitas application-software pemerintah.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.